Kesehatan Mental Masyarakat: Peraturan dan Program, Pemerintah dan Masyarakat

Peraturan Kesehatan Mental

Peraturan pemerintah yang khusus mengatur mengenai masalah kesehatan mental agaknya telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Undang-undang yang ditetapkan Pemerintah NKRI tentang kesehatan mental baru diundangkan pada tahun 1966 untuk menggantikan Het Reglement op het Krankzinnigenwezen (Stbl 1897 No 54). Undang-undang tersebut adalah UU no.3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa yang belum dicabut atau diganti hingga sekarang. Hal kesehatan jiwa sebenarnya telah disinggung dalam UU no.9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian dari (disebut unsur) kesehatan. Ini menunjukkan telah adanya pemahaman bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesehatan.

Definisi kesehatan jiwa menurut UU no.3 1966 tersebut adalah keadaan jiwa yang sehat. Mengenai usaha-usaha kesehatan jiwa dan penanganan penyakit jiwa diusahakan oleh pemerintah atau badan swasta dengan mengikutsertakan masyarakat. Ini menunjukkan telah adanya kesadaran mengenai perlunya komunitas masyarakat dalam usaha-usaha kesehatan jiwa (promotif, preventif, terapis, kuratif). Di Amerikapun pemahaman ini telah ada sejak tahun 1963 dengan diluluskannya Community Mental Health Act oleh kongres USA. UU tersebut menjamin dukungan pemerintah terhadap usaha-usaha kesehatan mental yang dilakukan komunitas. Di Amerika sendiri, UU mengenai kesehatan mental telah ada sejak 1946 dengan diundangkannya National Mental Health Act oleh Presiden Truman.

Di Britania Raya, Inggris dan Wales, undang-undang kesehatan mental yang berlaku adalah Mental Health Act 2007 yang merupakan amandemen dari Mental Health Act 1983 dan Mental Capacity Act 2005. Undang-undang yang baru ini memiliki berapa perubahan signifikan dari undang-undang sebelumnya, diantaranya pengetatan perawatan komunitas atas orang dengan gangguan mental. Bahkan rumah sakit bisa membawa kembali pasien yang dirawat komunitas jika dirasa perlu.

Dalam UU yang berlaku di NKRI, UU no.3 1966 disebutkan usaha-usaha kesehatan jiwa yang dilakukan pemerintah (dengan mengikutsertakan masyarakat) adalah pemeliharaan kesehatan jiwa, perawatan dan pengobatan pendertia, serta pengembalian penderita yang telah selesai perawatan kepada masyarakat. Usaha-usaha tersebut lebih berpusat kepada pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan. Satu ayat yang menyebut mengenai peran masyarakat adalah dalam hal rehabilitasi. Masyarakat diharapkan membantu proses kembalinya penderita yang telah selesai perawatan. Pemerintah diminta undang-undang untuk menginisasi dan membimbing masyarakat dalam usaha melakukan hal tersebut.

Tetapi dalam Penjelasannya, disebutkan pula bahwa undang-undang ini juga hendak memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan mental. Namun tetap saja ditegaskan lagi, bahwa peran utama terdapat pada pemerintah. Satu catatan untuk undang-undang ini adalah tidak menyertakan bidang psikologi dalam pembahasannya. Dalam Penjelasan disebutkan bahwa jiwa yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah jiwa dalam pandangan kedokteran, dan tidak bidang lainnnya.

Program Kesehatan Metal

Dalam UU no.3 1966 tersebut jelas bahwa pemerintah melalui menteri kesehatan dan juga departemen kesehatan diamanahi untuk menjaga kesehatan mental rakyat, melakukan pengobatan dan perawatan, serta membantu pengembalian penderita. Sebenarnya undang-undang tersebut mengharapkan juga adanya usaha-usaha kesehatan mental yang lainnnya sebagaimana tersirat dalam pasal 3 poin e dan pasal 11 ayat 2. Namun, sepanjang penelusuran penulis, program  yang dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan sebagai pengemban amanat UU ini hanya berpusat pada usaha perawatan dan pengembalian kepada masyarakat. Usaha pengembalian kepada masyarakatpun masih dirasa kurang maksimal karena belum melaksanakan harapan undang-undang untuk menginisiasi masyarakat dalam mengadakan program-program pengembalian para pendertia yang telah selesai perawatan.

Usaha kuratif tersebut masih terbatas dengan menyediakan pusat-pusat perawatan para penderita penyakit jiwa, misal RS Soerojo. Walaupun demikian, harus diakui untuk beberapa pusat perawatan sakit jiwa yang ada fasilitas yang ada sudah cukup maksimal dari sisi terapi, perawatan kesehatan, maupun sisi kesejahteraan penderita.

Namun, agaknya belum ada usaha-usaha preventif dan insiasi masyarakat yang dilakukan Departemen Kesehatan (Depkes). Saat penulis berusaha mencari di laman Departemen Kesehatan mengenai mental atau kesehatan mental yang muncul justru berita-berita mengenai tingginya angka bunuh diri remaja, perlunya penanganan masalah kesehatan mental dari berbagai dimensi, dan meningkatnya angka gangguan jiwa di Indonesia. Kurangnya perhatian Depkes mengenai masalah kesehatan mental ini terlihat dari kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan puskesmas mengenai hal ihwal kesehatan mental, bahkan di daerah pusat intelektual seperti DIY.

Usaha preventif kesehatan mental justru banyak dilakukan lembaga swadaya masyarakat, misal organisasi profesi. Jaringan Epidemiologi Psikiatri Indonesia melakukan survey Kesehatan Mental Rumah Tangga. Ini merupakan sebuah langkah baik untuk melakukan pemetaan dan pendataan mengenai kesehatan mental masyarakat. Program-program lain yang dilakukan swadaya masyarakat adalah program kuratif, misal program layanan konsultasi psikologis yang dilakukan oleh UKP Fakultas Psikologi dan trauma healing pasca gempa DIY yang dilakukan oleh Crisis and Recovery Centre Fakultas Psikologi. Lembaga yang disebut terakhir juga pernah melakukan usaha penjagaan psikologis terhadap pengungsi ancaman bencana Merapi yang terjadi beberapa saat sebelum bencana Gempa Jogja-Jateng.

Beberapa lembaga internasional semisal WHO dan IASC (Inter Agency Standing Committee) telah melakukan berbagai usaha promosi kesehatan mental kepada para profesional dan relawan dengan menerbitkan bahan-bahan bacaan mengenai kesehatan mental. Sedangkan urusan pengungsian PBB, UNRWA juga melakukan program bantuan kesehatan mental di daerah-daerah konflik.

Di Gaza, Kantor Lapangan UNRWA membukan program kesehatan mental komunitas dengan tujuan untuk membantu masyarakat Gaza yang tidak mampu melakukan coping terhadap kondisi Gaza di mana agresi militer Israel terus berlanjut serta ekonomi yang terpuruk akibat blokade oleh Israel. Program yang dinamakan UNWRA’s Community Mental Health Programme (CMHP) ini dilaksanakan sejak 2002. Program ini merekrut 186 konselor berbasis sekolah, pusat kesehatan, dan servis sosial.

Program CMHP membantu masyarakat mengembangkan kemampuan coping dan mempromosikan kesehatan mental. Selain itu, program CMHP juga berupa bantuan terhadap pengungsi yang rentan (beresiko) untuk memberikan kontribusi positif kepada pengembangan komunitasnya. Kebanyakan yang ditangai dalam program adalah anak-anak. Anak-anak dan keluarganya dikenai beberapa intervensi misal teknis drama, behavioral, teknik kognitif yanf disederhanakan, dan praktek self-care.

Berbagai kegiatan dilakukan, misalnya mengajarkan anak-anak kemampuan psikologis dasar, komunikasi, coping, pembangunan kepercayaan diri; anak-anak juga diberi kegiatan menggambar; ibu-ibu diajarkan untuk mengani stress yang dialami anak; para tenaga kesehatan berikan pendidikan mengenai psikologis dan dibantu untuk menangani pasien dengan mental terganggu; pelatihan pencegahan kekerasan rumah tangga; melakukan usaha-usaha mengembangkan faktor protektif bagi anak-anak; membantu anak dengan kebutuhan khusus; mebersihkan sekolah-sekolah UNRWA dari kekerasan. Dalam melakukan program ini, UNRWA Gaza dibantu UNICEF dan lembaga non-profit lain semisal Save Children dari Swedia.

Hingga 2008 lembaga ini masih menjalankan misinya. Namun serangan Israel atas kantor PBB di Gaza saat agresi militernya bisa jadi mengganggu aktivitas lembaga ini.

Dalam panduan WHO mengenai promosi kesehatan mental disebutkan, di negara berkembang, program yang dapat dilakukan di antaranya adalah advokasi, pemberdayaan, dan suport sosial. Advokasi misalnya melakukan advokasi pemberantasan obat terlarang, atau advokasi meningkatkan aspek spiritual. Pemberdayaan meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan perempuan, pecegahan kekerasan di masyarakat, serta pembagunan yang berkeadilan. Dukugan sosial (social support) berupa bantuan kesehatan mental kepada ibu; pendidikan pengasuhan yang benar kepada para ibu; pendidikan life-skill dan promosi kesehatan mental kepada remaja. Program-program yang disarankan tidak jauh berbeda dengan program-program yang dilakukan UNRWA di Gaza, Palestina.

Sumber

Herrman, H., Saxena, S., & Moodie, R. (eds.) (2005). Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice: report of the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation and the University of Melbourne. Geneva: WHO.

http://en.wikipedia.org/wiki/Community_Mental_Health_Act diakses pada 20 April 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_Health_Act_2007 diakses pada 20 April 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Mental_Health_Act diakses pada 20 April 2010

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 No. 23 JIWA, KESEHATAN dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2805 (Penjelasan Tentang Lembaran Negara Tahun 1966 No. 23). Diunduh pada 20 April 2010 dari: http://djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czo0NzoiZD0xOTAwKzY2JmY9dXUzLTE5NjYuaHRtJnM9Y3pvMk9pSk5aVzUwWVd3aU93PT0iOw

Mental Health Act 2007. Bisa diakses secara online di alamat website: http://www.uk-legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2007/ukpga_20070012_en.pdf

UNRWA Field Office Gaza (tanpa tahun). Community Mental Health Programme. Bisa diakses melalui: http://www.unrwa.org

Pengalaman Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Tsunami di Aceh dan Rencana Pelayanan Kesehatan mental Pasca Gempa di DIY dan Sekitarnya (dr. Kus Sumartinah, SpKJ.).

Pengalaman pribadi mengenai program Crisis and Recovery Centre dan Unit Konsultasi Psikologi (UKP) Fakultas Psikologi UGM.

Kesehatan Mental Masyarakat: Peraturan dan Program, Pemerintah dan Masyarakat

3 pemikiran pada “Kesehatan Mental Masyarakat: Peraturan dan Program, Pemerintah dan Masyarakat

  1. Mungkin pemerintah bisa kasih lobi khusus di rumahsakit untuk bagian kejiwaan, yang terlihat di bagian depan rumahsakit, seperti UGD. Atau langkah2 serupa selayaknya menyediakan puskemas di daerah2 terpencil. Untuk menunjukkan bahwa kita orang Indonesia sudah nggak malu datang ke rumahsakit/dokter jiwa. Bahkan boleh jadi orang harus diberi sanksi jika membatasi orang lain atau anggota keluarganya dalam mencari bantuan profesional untuk masalah kejiwaan. Walaupun secara realistis nantinya kasus yang kebanyakan diterima adalah anak2 remaja yang sedang galau karena masalah2 “sepele”, yang penting untuk dicapai adalah kita bentuk masyarakat yang lebih sadar akan hak orang lain untuk merasa bahagia, untuk ditemani, dan makin sadar untuk saling menjaga kedamaian satu sama lain.

    Kita butuh tradisi yang mendorong orang untuk mengenal, jujur, respek dan sayang pada dirinya sendiri. Bukan cuma memaksakan standar tradisional yang sama pada setiap orang.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s